Pendaftaran CPNS 2018 untuk Pemda Se-Indonesia, Ini Informasi Lengkapnya!

Siapa yang tidak mau menjadi seorang PNS? Pekerjaan yang merupakan dambaan jutaan orang di Indonesia. Menurut merdeka.com, jumlah pelamar di periode II tahun lalu mencapai 2,4 juta orang. Hebat, kan?

Kabar baiknya, pemerintah rencananya akan membuka kembali pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk tahun 2018.

Pada tahun 2017 lalu, pendaftaran CPNS dibuka sebanyak 2 kali untuk kementerian dan lembaga negara.
 
Photo by Christina @ wocintechchat.com on Unsplash

Pada tahun ini, jumlah CPNS yang diterima akan lebih banyak lagi sebab kebutuhan CPNS ini diperuntukan bagi pemerintah daerah di seluruh Indonesia, kecuali Pemprov Kalimantan Utara yang lebih dulu membuka pendaftaran.

Lantas, kapan tepatnya pendaftaran CPNS tahun ini akan dibuka dan berapa banyak akan diterima?

Inilah 3 update informasi terbaru yang dilansir dari tribunnews.com, bersumber langsung dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN-RB) dalam sepekan terakhir.

Setelah Pilkada

Pendaftaran CPNS akan dibuka setelah rangkaian Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) selesai pada bulan Juni 2018 nanti.

Menteri PAN-RB, Asman Abnur berkata bahwa saat ini pihaknya sedang menghitung kebutuhan PNS di lapangan.

"Apakah benar yang diajukan sesuai dengan beban kerja, sesuai dengan target. Jadi SDM seperti apa yang dibutuhkan. Ini sedang kami sisir masing-masing kementerian maupun lembaga," katanya mengungkapkan di komplek Istana Negara, Selasa (6/3/2018).

Asman juga mengatakan, Pilkada tidak akan mempengaruhi proses CPNS 2018 ini.

"Pilkada jalan, itu kan tidak ada urusan, karena yang mengajukan BKD (Badan Kepegawaian Daerah)," katanya.

Formasi Sedang Disusun

Selain itu, Asman tengah menyusun formasi yang tepat untuk CPNS 2018. Seperti beberapa aspek terkait kompetensi dan keahlian yang harus dicocokkan dengan tugas yang ada. Termasuk, menentukan unit-unit kerja yang dibutuhkan.

"Jadi saya dengan tim sekarang tidak mau lagi menerima sarjana teknik sekian orang. Nah kami mau teknik itu teknik apa saja, ditempatkan di unit kerja mana," tutur Asman.

Oleh karenanya, sebelum pemerintah memutuskan pembukaan CPNS, pihaknya sudah mengetahui seseorang itu ditempatkan di mana saja dan di unit kerja mana. Sehingga, tidak ada alasan lagi untuk minta pindah. Meskipun memang ada beberapa CPNS memilih untuk mutasi ke daerah asalnya atau yang dekat dengan tempat tinggalnya.

"Misalnya untuk guru, guru SD di mana, guru SMP di mana, gitu. Jadi tidak ada alasan nanti. Ya mungkin diberlakukan mungkin 5 tahun baru dia pindah," jelas Asman.

Prioritas Tenaga Pendidik dan Kesehatan

Asman menjelaskan bahwa pendaftaran CPNS akan diprioritaskan di dua sektor utama, yakni pendidikan dan kesehatan.

"Tahun 2018 kami membuka ke seluruh kementerian, lembaga, dan daerah tapi khusus di bidang utama, kesehatan dan pendidikan," ujar Asman saat ditemui di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Minggu (4/3/2018).

Menurut Asman, saat ini di Indonesia sebaran tenaga pendidik dan kesehatan tidak merata. Mayoritas guru misalnya, masih terpusat di kota-kota besar. Sementara daerah-daerah terpencil dan di daerah pelosok masih kekurangan guru.

Oleh sebab itu, ujar Asman, nantinya guru dan tenaga kesehatan akan diprioritaskan berdasarkan daerah-daerah yang membutuhkan.

"Karena masih banyak guru yang terpusat di perkotaaan, jadi nanti kita fokus penyebaran guru di daerah terpencil," kata Asman.

Misalnya saja, data yang ada di Pusat Data dan Statistik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memperlihatkan sebaran kepala sekolah dan guru jenjang SMP di Indonesia belum merata ke seluruh wilayah, khususnya di wilayah terluar, terdepan, dan tertinggal (3T). Padahal, terdapat banyak kabupaten atau kota di wilayah 3T masih kekurangan kepala sekolah dan guru SMP berdasarkan pada standar indikator pendidikan nasional yang ditentukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Memang ini merupakan pekerjaan rumah bagi pemerintah baik pusat maupun daerah untuk memikirkan kualitas kepala sekolah dan guru. Karena sebaran kepala sekolah dan guru yang berkualitas juga belum merata.


Sumber: jogja.tribunnews.com, www.merdeka.com

Posting Komentar